Pemerintah harus bisa
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara meningkatkan
kualitas pendidikan. Jika kualitas pendidikan dan SDM sudah mumpuni, maka
Indonesia berpeluang menjadi basis produksi dan menguasai pasar Asean Economic
Community (AEC) 2015.
Demikian yang dikemukakan oleh Direktur Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Subandi Sardjoko.
Ia mengatakan, berdasarkan data United Nations Development Program (UNDP) 2011, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara yang disurvei dengan indeks 0,67 persen. Sedangkan Singapura dan Malaysia mempunyai indeks yang jauh lebih tinggi yaitu 0,83 persen dan 0,86 persen.
Menurut Subandi, Indeks tingkat pendidikan tinggi Indonesia juga dinilai masih rendah yaitu 14,6 persen, berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang sudah mempunyai indeks tingkat pendidikan yang lebih baik yaitu 28 persen dan 33 persen.
Dia mengatakan, masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, akan melemahkan daya saing Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean 2015. Oleh sebab itu, lanjut Subandi, kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan melakukan terobosan terbaru dalam sektor pendidikan.
Sebenarnya, kata Subandi, kualitas SDM di Indonesia sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana cara pemerintah dan Perguruan Tinggi mengasah SDM tersebut menjadi SDM yang hebat. Jika kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi sudah kuat, maka Indonesia akan mencetak SDM terbaik setiap tahunnya.
"Meningkatkan Kualitas SDM dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan adalah solusi tepat yang harus dilakukan agar Indonesia berpeluang menguasai AEC 2015," ujar Subandi saat ditemui dalam acara Pembukaan Pameran Pendidikan Tinggi Uni Eropa (European Higher Education Fair)di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (12/10).
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah mempunyai program wajib belajar sembilan tahun. Menurut Subandi, program tersebut akan terus dipertahankan karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan, baik itu di sekolah sekolah maupun perguruan tinggi. Tak hanya itu, lanjut dia, kurikulum yang digunakan haruslah bersifat world update dimana kurikulum tersebut harus mengikuti perkembangan dunia.
Labih dari itu, Subandi menuturkan, dosen, guru dan tenaga pengajar juga menjadi prioritas pemerintah untuk ditingkatkan kualitasnya.
Demikian yang dikemukakan oleh Direktur Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Subandi Sardjoko.
Ia mengatakan, berdasarkan data United Nations Development Program (UNDP) 2011, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara yang disurvei dengan indeks 0,67 persen. Sedangkan Singapura dan Malaysia mempunyai indeks yang jauh lebih tinggi yaitu 0,83 persen dan 0,86 persen.
Menurut Subandi, Indeks tingkat pendidikan tinggi Indonesia juga dinilai masih rendah yaitu 14,6 persen, berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang sudah mempunyai indeks tingkat pendidikan yang lebih baik yaitu 28 persen dan 33 persen.
Dia mengatakan, masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, akan melemahkan daya saing Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean 2015. Oleh sebab itu, lanjut Subandi, kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan melakukan terobosan terbaru dalam sektor pendidikan.
Sebenarnya, kata Subandi, kualitas SDM di Indonesia sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana cara pemerintah dan Perguruan Tinggi mengasah SDM tersebut menjadi SDM yang hebat. Jika kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi sudah kuat, maka Indonesia akan mencetak SDM terbaik setiap tahunnya.
"Meningkatkan Kualitas SDM dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan adalah solusi tepat yang harus dilakukan agar Indonesia berpeluang menguasai AEC 2015," ujar Subandi saat ditemui dalam acara Pembukaan Pameran Pendidikan Tinggi Uni Eropa (European Higher Education Fair)di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (12/10).
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah mempunyai program wajib belajar sembilan tahun. Menurut Subandi, program tersebut akan terus dipertahankan karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan, baik itu di sekolah sekolah maupun perguruan tinggi. Tak hanya itu, lanjut dia, kurikulum yang digunakan haruslah bersifat world update dimana kurikulum tersebut harus mengikuti perkembangan dunia.
Labih dari itu, Subandi menuturkan, dosen, guru dan tenaga pengajar juga menjadi prioritas pemerintah untuk ditingkatkan kualitasnya.
Komentar
Posting Komentar